Pembicaraan tentang Hutan selalu hanya berputar pada 4 persoalan pokok yaitu : RUSAK, LESTARI, MASYARAKAT, KEADILAN. Penanganan permasalahan-permasalahan ini telah melahirkan 1 Kementrian dengan 5 Dirjen, 7 UPT yang tersebar di seluruh Provinsi, Dinas menangani Kehutanan di seluruh Kabupaten, RPH diseluruh pelosok Hutan dan puluhan ribu Pegawai Kehutanan sampai di puncak gunung sekalipun. Selesaikah ? Ternyata belum dan masih sangat jauh dari kata “Sudah”. Jika dicari titik temu dari 4 permasalahan pokok di atas, dapat disimpulkan bahwa “Pengelolaan Hutan yang tidak berKEADILAN utamanya untuk MASYARAKAT penyanding Hutan, telah menimbulkan keRUSAKan Hutan yang mengancam keLESTARIan Hutan. Ancaman keLESTARIan Hutan telah mengancam sistem kehidupan MASYARAKAT utamanya MASYARAKAT hilir”.

Dimanakah Posisi Masyarakat Penyanding Hutan ?

Mungkin kita harus lebih jeli mengartikan peran serta masyarakat penyanding Hutan dalam pelestarian Hutan. Kelompok masyarakat hulu dapat dikelompokkan ke dalam 2 golongan utama masyarakat yang memiliki jasa dan akibat terhadap Hutan yaitu :

1.       Masyarakat yang membantu melestarikan Hutan

Kelompok masyarakat ini dapat dikategorikan sebagai Pahlawan, terseralah dalam kelompok Pahlawan yang bagaimana mereka dimasukkan. Tapi peran yang mereka ambil ini, telah memberikan manfaat yang besar atas jasa kebaikan Hutan kepada masyarakat lainnya. Pemerintah sebagai pengawal pelaksanaan Undang-Undang yang menginginkan kebaikan tetap tegak di Hutan, dapat menjadikan mereka sebagai mitra kerja, tidak hanya sebagai subjek apalagi objek dari program pemerintah. Peran yang mereka ambil pada hakekatnya sama dengan Tupoksi yang diemban oleh PNS Pemerintahan, hanya seragam yang membedakan. Berikanlah penghargaan atas jerih payah mereka sebagaimana gaji yang diberikan kepada PNS. Menjadikan mereka sebagai kader-kader, memberikan penghargaan, memberangkatkan ke Jakarta mengikuti Upacara Bendera 17 Agustus di Istana Negara, akan memantapkan posisi mereka sebagai bagian dari Republik ini yang berjiwa Pahlawan.

2.      Masyarakat yang turut berperan terjadinya degradasi Hutan

Ini adalah ungkapan yang keliru dan salah dalam mengelompokkan masyarakat. Karena masyarakat itu tidak pernah berbuat salah. Jika ada kesalahan dalam masyarakat, maka itu adalah perbuatan dari oknum. Jika ada masyarakat yang beramai-ramai melakukan kesalahan, maka itu menjadi tanggungjawab pemerintah atas sebab terjadinya kesalahan itu. Karena berarti pemerintah tidak mampu mengakomodir keinginan masyarakat yang banyak. Apa yang mereka inginkan itu pada dasarnya adalah untuk memenuhi keinginan atas kebutuhan masyarakat. Pemerintah yang merumuskan kemudian mengarahkan jika ada yang tidak sesuai dengan peraturan selanjutnya merumuskan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Olehnya itu, sangatlah tidak tepat jika menimpakan kesalahan atas kerusakan Hutan kepada masyarakat penyanding Hutan, tapi timpakan kepada oknumnya. Maksudnya jangan menghakimi sebuah kesalahan pada kelompok/masyarakat, karena pada hakekatnya keinginan bersama itu menginginkan kebaikan tuk bersama, cuman terkadang tidak sejalan dengan aturan yang berlaku.

Pembayaran nilai atas jasa Hutan seyogyanya harus bisa memberikan porsi yang lebih banyak kepada masyarakat penyending Hutan sebagai kelompok masyarakat hulu yang lebih banyak berinteraksi langsung dengan Hutan. Kelompok masyarakat hulu terkadang lebih banyak mengetahui permasalahan Hutan yang sebenarnya. Mereka lebih dahulu mengetahui apa yang terjadi di Hutan, apa yang ada dalam Hutan dan apa yang terbaik untuk Hutan. Satu hal yang menjadi kekurangan dalam diri mereka dan menjadi alasan pemerintah maupun pihak mengelola Hutan untuk mengabaikan peran aktif mereka yaitu bahwa masyarakat hulu tidak mampu merumuskan apa yang terbaik untuk Hutan. Tugas pemerintahlah dan pengelolaa Hutan untuk mampu menjadi fasilitator terhadap pemikiran mereka. Tidak harus mengadopsi seluruh pendapat masyarakat, tapi apa yang ada dalam pikiran mereka menjadi sumber data terbaik sebagai bahan untuk merumuskan pengelolaan Hutan. Dengan demikian, pengelolaan Hutan harus bersifat spesifik lokal dengan lingkungan ekosistem sekitar dan masyarakat penyanding Hutan.

Apa Yang Harus Diberikan Untuk Hutan dan Masyarakat Penyandingnya ?

Banyak dari organisasi, perusahaan atau kelompok masyarakat yang merasakan manfaat Hutan tapi tidak dibebani tanggungjawab atas pelestarian Hutan itu sendiri. Terutama kepada pihak yang telah ikut berperan dalam menjaga kelestarian Hutan itu sendiri. Contohnya PDAM sebagai penyalur air berbayar. Dari mana sumber airnya ? Dari Hutan ? Tapi apakan PDAM juga menyisihkan sebagian keuntungannya untuk melestarikan Hutan sendiri ? Sepengetahuan saya di daerah saya, tidak pernah ada kegiatan dari PDAM untuk melakukankegiatan penanman dalam Hutan. Belum pernah saya juga mendengar pembangunan infrastruktur/fasilitas umum bagi masyarakat hulu. Lihat saja, untuk menyambung air dari mata air di pegunungan dengan menggunakan pipa, masyarakat hulu terkadang harus berswadaya. Padahal boleh jadi masyarakat juga ikut berperan dalam pelestarian htan. Pembayaran jasa Hutan tidak harus dalam bentuk finansial. Namun pembangunan infrastruktur dan sarana bagi kepentingan masyarakat dapat dijadikan subtitusi atas jasa Hutan yang telah dirasakan. Tentunya infrastruktur ini harus diberikan secara langsung sebagai pengganti atas nilai jasa Hutan yang digunakan dan tidak include dalam pajak-pajak atau retrubusi lainnya. Mengapa harus demikian ? Ini sebagai bahan pembelajaran dan kampanye kepada masyarakat umum bahwa kita harus mampu mengembalikan sebagian dari manfaat yang kita dapatkan dari jasa Hutan yang telah diambil tersebut, sekecil apapun itu. Tidak ada yang “cuma-cuma” dalam negeri ini, kencing saja kan harus bayar ! Memanfaatkan semua ini ciptaan Tuhan untuk makhluknya, tapi manfaat yang kita dapatkan dari ciptaan Tuhan tersebut akan dituntut pertanggungjawabnnya nanti. Khusus untuk Hutan tentunya tanggung jawab kita yaitu bagaimana melestarikan Hutan untuk dapat dirasakan pula manfaatnya bagi makhluk ciptaan Tuhan lainnya generasi saat ini dan akan datang. Hutan sebagai hulu dari segala sumber kehidupan manusia, tidak pernah terbebani dan berhenti dalam melayani kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan akan air; udara; pendukung sumber pangan, sandang, perumahan; pelindung dari amukan banjir, longsor; dan segudang tugas mulia lainnya yang dibebankan pada Hutan. Maka sudah sepantasnya pemanfaat sumber dan jasa lingkungan haruslah memberikan harga yang jelas dan terukur atas jasa dan kebaikan Hutan kepada penyedia/pengelola atas nilai manfaat langsung dan tidak langsung dari sumberdaya dan jasa lingkungan tersebut untuk selanjutnya dikembalikan ke Hutan. Sehingga akhirnya akan menjadi suatu skema perputaran roda kehidupan.

Apa Saja Kebaikan Hutan ?

Berikut ini adalah tabel yang menjelaskan imbalan yang harus diberikan oleh pemanfaat kepada penyedia/pengelola, atas segala manfaat dan jasa lingkungan yang diberikan oleh Hutan. Jika kita lihat dari tabel di atas, maka akan sangat jelaslah beban tugas dari Hutan. Hutan bukan hanya sebagai sistem perlindungan sumber kehidupan, tapi juga menjadi sumber untuk bertahan hidup dengan devisa dari sumber daya Hutan langsung dan tidak langsung serta jasa-jasa Hutan lainnya (jasa lingkungan, pariwisata alam, dll). Sementara pelaku dalam pemanfaatan sumber daya Hutan juga menyentuh seluruh lapisan elompok masyarakat. Dari yang berduit sedikit sampai dengan milyader, dari yang memberi perhatian secara serius pada Hutan maupun yang selalu mengabaikan kelestarian Hutan.

Jika semua kelompok tersebut memberikan nilai yang terukur (rupiah) bagi Hutan, maka bisa dibayang kan berapa nilai uang yang bisa dikembalikan untuk kembali memperbaiki dan mempertahankan kelestarian Hutan.

Apa yang harus dilakukan ?

Konferensi Iklim yang diselenggarakan di Nusa Dua Bali pada Tahun 2007 lalu, salah satunya mengamanatkan tentang Carbon Trade. Ini adalah sebuah langkah maju bagi kesadaran manusia untuk menghargai dan memberi nilai yang jelas pada Hutan atas segala manfaat yang diberikannya. Ini akan menjadi peluang besar bagi Pemerintah Indonesia untuk memanfaatkan mekanisme Carbon Trade tersebut bagi rehabilitasi Hutan rusak dan pelestariannya. Sehingga bocornya anggaran APBN untuk merehabilitasi Hutan rusak dapat ditekan, yang selanjutnya dapat dimanfaatkan/dialihkan bagi kepentingan lainnya terutama dalam hal pemberdayaan dan peningkatan mutu kehidupan masyarakat penyanding Hutan. Mengapa dikatakan kebocoran anggaran ? Karena seharusnya kita tidak perlu mengeluarkan anggaran untuk merehabilitasi Hutan jika kita tidak berbuat salah merusak Hutan. Anggaran tersebut hilang hanya karena sebuah kesalahan yang kita lakukan. Kita sudah dikaruniai Tuhan Semesta Alam dengan Hutan yang hijau, tinggal melestarikannya saja. Untuk itu, hal utama yang harus dilakukan adalah memetakan kembali Hutan Indonesia yang masih lestari. Langkah berikutnya yaitu menghitung setiap jengkal Hutan Indonesia atas nilai jasa Hutannya yang dihasilkannya sebagai nilai tawar bagi mekanisme Carbon Trade. Langkah berikutnya, jika bisa dijual dijual jasa tersebut, jika bisa ditukar, tukarlah jasa tersebut (boleh ditukar dengan infrastruktur lainnya atau ditukar dengan membangun Hutan Lestari baru). Jadi prinsipnya semua Hutan Lestari sudah disediakan Indonesia, kita tinggal menunggu pemasukan/devisa apa yang bisa didapatkan.

 

Leave a reply