Pinjam Pakai Kawasan Hutan

Bentuk Pinjam Pakai Kawasan Hutan

Pinjam pakai kawasan hutan dapat berbentuk :

  • Pinjam pakai kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan yang bersifat non komersial pada propinsi yang luas kawasan hutannya di atas 30% dari luas daratan propinsi, dengan kompensasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan Rp.0,00 (nol rupiah).
    Pinjam pakai kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan yang bersifat non komersial pada propinsi yang luas kawasan hutannya di atas 30% dari luas daratan propinsi, dengan kompensasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan.
    Pinjam pakai kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan yang bersifat non komersial pada propinsi yang luas kawasan hutannya di atas 30% dari luas daratan propinsi, dengan kompensasi lahan bukan kawasan hutan.

Pinjam pakai kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan meliputi :

  • Kepentingan religi;
  • Pertahanan dan keamanan;
  • Pertambangan;
  • Pembangunan ketenagalistrikan dan instalasi teknologi energy terbarukan;
  • Pembangunan jaringan telekomunikasi;
  • Pembangunan jaringan instalasi air;
  • Jalan umum, jalan (rel) kereta api;
  • Saluran air bersih dan atau limbah;
  • Pengairan;
  • Bak penampungan air;
  • Fasilitas umum;
  • Repeater telekomunikasi;
  • Statsiun pemancar radio;
  • Statsiun relay televisi;
  • Sarana keselamatan lalulintas laut/udara

IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN

Permohonan pinjam pakai kawasan hutan dapat diajukan oleh :

1. Koperasi

2. Yayasan

3. BUMN/BUMD

4. BUMS

5. Instansi Pemerintah

Izin pinjam kawasan memuat kewajiban dan syarat lain yang harus dipenuhi pihak kedua (pemohon) seperti :

  • Membayar ganti rugi nilai tegakan pohon/vegetasi lainnya yang ditebang;
  • Setiap tahun reklamasi, menanam dan menyuburkan kembali kawasan pinjam pakai yang telah selesai dieksploitasi Menjaga keamanan hutan, menghindari timbulnya bahaya kebakaran, kerusakan hutan, erosi dan tanah longsor didalam dan di sekitar kawasan hutan yang dipinjam;
  • Dilarang melakukan kegiatan pada daerah yang ditetapkan sebagai kawasan perlindungan setempat, seperti sempadan sungai, pantai, kawasan sekitar danau atau waduk dan sekitar mata air.

Permohonan pinjam pakai kawasan hutan dilengkapi dengan:

  1. Rencana kerja penggunaan kawasan hutan dilampiri dengan peta lokasi skala 1 : 50.000 atau skala terbesar pada lokasi tersebut dengan informasi luas kawasan hutan yang dimohon dan citra satelit terbaru dengan resolusi detail 15 (lima belas) meter atau resolusi lebih detail dari 15 (lima belas) meter dalam bentuk digital dan hard copy yang ditandatangani oleh pemohon dengan mencantumkan sumber citra satelit;
  2. Rekomendasi Bupati/Walikota bagi perizinan yang berkaitan dengan pinjam pakai kawasan hutan yang diterbitkan oleh Gubernur;
  3. Rekomendasi Gubernur bagi perizinan yang berkaitan dengan pinjam pakai kawasan hutan yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota dan Pemerintah;
  4. AMDAL yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, kecuali untuk kegiatan yang tidak wajib menyusun AMDAL, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  5. Pertimbangan teknis dari Direktur Utama Perum Perhutani, apabila areal yang dimohon merupakan areal kerja Perum Perhutani;
  6. Izin atau perjanjian di sektor non kehutanan yang bersangkutan, kecuali untuk kegiatan yang tidak wajib memiliki perizinan / perjanjian.
  7. Pernyataan kesanggupan untuk memenuhi semua kewajiban dan menanggung seluruh biaya sehubungan dengan permohonan tersebut;
  8. Untuk kegiatan pertambangan yang diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati sesuai kewenangannya, diperlukan pertimbangan dari Direktur Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

Permohonan pinjam pakai kawasan hutan diajukan oleh pemohon pinjam pakai kawasan hutan dengan tembusan disampaikan kepada:

  1. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan;
  2. Kepala Badan Planologi Kehutanan;
  3. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan;
  4. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;
  5. Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial ;
  6. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan.

OBYEK PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN

  • Kawasan hutan yang dapat diberikan izin pinjam pakai kawasan hutan yaitu hanya produksi dan kawasan hutan lindung.
  • Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambnagan terbuka.
  • Penambangan terbuka di hutan lindung hanya berlaku bagi 13 izin sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004.
  • Ketentuan dan tata cara pinjam pakai kawasan hutan untuk penambangan terbuka di hutan lindung diatur dalam peraturan.

KEWAJIBAN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN

Pemohon yang telah mendapatkan persetujuan prinsip pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan, maka kewajiban pemohon sebagai berikut :

  1. Menanggung biaya tata batas pinjam pakai kawasan hutan;
  2. Menanggung biaya inventarisasi tegakan;
  3. Melaksanakan reklamasi dan reboisasi pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu pinjam pakai kawasan hutan;
  4. Menyelenggarakan perlindunngan hutan;
  5. Memberikan kemudahan bagi aparat kehutanan baik pusat maupun daerah sewaktu melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan;
  6. Menanggung seluruh biaya sebagai akibat adanya pinjam pakaikawasan hutan;
  7. Mengingat pemenuhan kewajiban point 3 s/d 6 dilaksanakan pada saat teelah terbit izin penggunaan pinjam pakai kawasan hutan, maka pemohon wajib membuat pernyataan di depan notaris.

http://bpkh4samarinda.net

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

About admin